Survei Indikator Politik: Mayoritas Responden Tidak Setuju Vaksin Covid-19 Berbayar

Menurut laporan survei lembaga riset Indikator Politik, sebagian besar responden survei tidak menyetujui keberadaan vaksin Covid-19 berbayar bagi kalangan warga yang mampu. Jumlahnya mencapai 57,9 persen, dengan rincian 44,2 persen responden menjawab kurang setuju dan 13,7 persen responden memilih jawaban sangat tidak setuju.

Hanya 31,3 persen responden yang memiliki kecenderungan setuju terhadap program itu. Rinciannya, 30,1 persen responden memilih jawaban setuju dan 1,2 persen responden menjawab sangat setuju. Responden yang memilih jawaban tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 10,8 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan program vaksin berbayar khusus perusahaan lewat skema Vaksinasi Gotong Royong. Program itu diperuntukkan khusus bagi karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha. 

Kemudian, skema vaksin berbayar individu mengemuka pada pertengahan Juli lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperluas Vaksinasi Gotong Royong untuk individu lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Hal ini karena pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong khusus perusahaan tidak memenuhi target.

“Keluar ide dari teman-teman di sana, gimana caranya supaya ini benar-benar bisa sesuai rencana. Salah satu idenya adalah itu, ya udah sekarang gotong royongnya individu saja, karena perusahaan ribet, susah sana-sini. Itu yang terjadi,” ujar Budi Gunadi Sadikin pada 13 Juli 2021. Hanya dalam hitungan hari, wacana itu menguap usai dibatalkan Presiden Jokowi.

Tak hanya program vaksin berbayar, mayoritas responden survei juga tidak setuju terhadap rencana pengadaan vaksin booster berbayar. Jumlahnya mencapai 53,9 persen responden, dengan rincian 39,7 persen responden menjawab kurang setuju dan 14,2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. 

Sementara mereka yang menyetujui rencana itu sebanyak 34,2 persen responden, dengan rincian 32,6 persen menjawab setuju, dan 1,6 persen memilih jawaban sangat setuju. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 12 persen.

Rencana vaksin booster berbayar muncul saat rapat dengan pendapat (RDP) Menkes dengan Komisi IX DPR pada Senin, 13 September 2021. Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan adalah jenis vaksin yang sudah mendapatkan label izin penggunaan darurat (EUA) dari WHO.

“Jadi, orang-orang bisa memilih mau pakai vaksin apa, ya sama seperti membeli obat di apotek. Jadi, akan kita buka pasarnya supaya masyarakat bisa memilih dan membeli booster vaksin,” kata Budi.

Pakar biologi molekular dan vaksin di Australia National University, Ines Atmosukarto menyebut rencana itu terlalu dini. Apalagi cakupan vaksinasi Covid-19 tinggi masih timpang antar daerah, terutama Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali.

“Vaksinasi ketiga sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 persen dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya pada Rabu, 29 September 2021.

Survei ini berlangsung dari tanggal 17-21 September 2021 dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen. Jumlah responden yang terlibat dalam proses wawancara adalah sebanyak 1.200 responden.