Pada acara peresmian Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Surabaya, Ahad sore, 14 Agustus 2022, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP Suharso Monoarfa memaparkan pidato soal bonus demografi Indonesia pada tahun 2045.
“Bonus demografi diukur berdasarkan rasio jumlah orang yang bekerja lebih tinggi dari orang yang tidak bekerja,” kata Suharso dalam pidatonya.
Definisi itu tak jauh berbeda dengan penjelasan Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA). Menurut badan tersebut, bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran struktur usia penduduk, yakni ketika usia penduduk bekerja (15-64 tahun) lebih tinggi dari usia penduduk tidak bekerja (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).
Beban ketergantungan (dependency ratio) menjadi tolak ukur dalam meninjau perbandingan jumlah penduduk bekerja. Rasio ini mengukur berapa banyak jumlah penduduk tidak bekerja yang ditanggung penduduk bekerja di suatu wilayah.
Semakin rendah angka, maka semakin sedikit jumlah penduduk tidak bekerja yang ditanggung penduduk bekerja. Seperti tampak pada diagram di atas, beban ketergantungan Indonesia pada 2020 lalu mencapai 41,4, yang berarti 100 penduduk usia kerja menanggung 41 penduduk tidak bekerja.
Berdasarkan diagram di atas, tampak beban ketergantungan Indonesia menunjukkan penurunan setiap lima tahun, yang berarti Indonesia kini berada dalam momen bonus demografi. Namun, proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beban ketergantungan akan mulai meningkat pada tahun 2035, yang menandakan bahwa momen bonus demografi mulai perlahan berkurang.
