Anies Baswedan Sebut Pembangunan Jalan Nasional Era Jokowi Kalah dari Era SBY, Apakah Benar?

Calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyebut bahwa pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya pada Puncak Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

“Di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer, di era sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” kata Anies, seperti dikutip dari kanal YouTube PKS TV.

Dalam pidato tersebut, Anies menyebut bahwa rujukan data yang ia kutip adalah Katadata. Sebenarnya, data yang digunakan tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tabel pada situs BPS, pada 2004, atau awal SBY menjabat, panjang jalan negara atau jalan nasional adalah 34.628 kilometer. Sepuluh tahun kemudian, panjang jalan nasional menjadi 46.432 kilometer. 

Dengan demikian, selama 10 tahun kepemimpinan SBY, jalan nasional mengalami pertambahan sepanjang 11.804 kilometer. Maka, angka ini hampir sesuai dengan yang disampaikan oleh Anies, meski terdapat selisih empat kilometer dengan perhitungan data sebenarnya. 

Kemudian di tahun 2021, BPS mencatat panjang jalan nasional mencapai 47.017 kilometer. Jika dikalkulasikan, maka panjang jalan nasional selama era Jokowi (2014-2021) mengalami pertambahan sepanjang 585 kilometer. Lagi-lagi angka tersebut hampir sesuai dengan yang disampaikan Anies, meski terdapat kelebihan lima kilometer dengan perhitungan sebenarnya.

Perbedaan Versi Data

Namun perlu digarisbawahi bahwa BPS menyebut sumber data berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan demikian, data primer sebenarnya adalah data milik Kementerian PUPR, sedangkan data BPS tergolong sebagai data sekunder.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Open Data PUPR serta buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022, panjang jalan nasional pada 2004 adalah 34.629 kilometer. Kemudian di tahun 2014, panjang jalan nasional bertambah menjadi 38.569,82 kilometer, atau jika dibulatkan menjadi 38.570 kilometer. Terdapat selisih sebesar 7.862 kilometer dari data yang disajikan BPS dan menjadi rujukan Anies.

Oleh karena itu, pertambahan panjang jalan nasional pada masa kepemimpinan SBY jika merujuk data Kementerian PUPR adalah 3.941 kilometer. Data yang tercatat pada situs Open Data PUPR juga sejalan dengan data yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada era pemerintahan SBY, Djoko Kirmanto, pada 2014.

“Dulu panjang jalan nasional 34.000 km saat ini 38.000 km, tambahan itu dari pembangunan jalan baru, ada juga dari jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional,” kata Djoko saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU pada 24 Maret 2014, dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Kemudian, Kementerian PUPR mencatat bahwa panjang jalan nasional pada 2021 adalah 46.964,78 kilometer. Panjang jalan nasional di 2021 sebenarnya menurut catatan PUPR dalam buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022 adalah 47.017,27 km, sama seperti data BPS di atas. Kemudian pemerintah pusat menyerahkan 13 ruas jalan nasional kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.04.03-Mn/708. Alhasil, panjang jalan nasional berkurang menjadi 46.964,78 km.

Apabila merujuk data PUPR, maka pertambahan jalan nasional di era Jokowi pada 2014 hingga 2021 justru lebih panjang dari era SBY, yakni 8.395 kilometer, berbanding 3.941 kilometer. Jumlah jalan nasional pada era Jokowi pun masih dapat bertambah mengingat kepemimpinannya baru akan berakhir tahun depan dan data yang tersedia sejauh ini baru hingga 2021.

Sebagai informasi, data yang disajikan dalam tulisan serta visualisasi di atas diperoleh Tempo pada Senin, 22 Mei 2023.