Provinsi Mana dengan Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi di 2022?

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto berbicara kepada wartawan, sesuai pemaparan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta merupakan provinsi paling demokratis di Indonesia pada 2022 berdasarkan hasil penelitian Indeks Demokrasi Indonesia. Provinsi tersebut meraih nilai 85,62, naik 4,41 poin dari catatan serupa di tahun 2021.

DI Yogyakarta pun berhasil menggusur DKI Jakarta yang sebelumnya menempati peringkat pertama Indeks Demokrasi Indonesia 2021 dengan nilai 82,08. Pada tahun lalu, skor kualitas demokrasi DKI Jakarta hanya bertambah 0,05 poin. 

Sejumlah provinsi di Jawa, Bali, dan Kalimantan mengalami pertumbuhan nilai yang cukup pesat. Bahkan Bali mencatatkan pertumbuhan skor tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 7,86 poin. Sedangkan penurunan skor terdalam pada tahun lalu dialami Maluku Utara, yakni hingga 5,89 poin. Akibatnya, Maluku Utara pun menjadi provinsi dengan kualitas demokrasi terendah, menggantikan Papua yang menempati peringkat terendah pada 2021.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Pada 2009 hingga 2020, konsep yang digunakan terbatas pada dimensi politik yang terdiri dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kemudian sejak 2021, dimensinya diperluas mencakup dimensi sosial dan ekonomi, yang terdiri dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Skor yang didapat dalam IDI diperoleh melalui kombinasi metode kuantitatif dengan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi data yang diperoleh dengan metode yang lain. Mereka yang ditunjuk menjadi juri berasal dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, serta pers.