Demokrasi Indonesia di Bawah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berorasi saat aksi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Dalam aksi ini, setidaknya ada 12 tuntutan yang BEM SI suarakan. Beberapa tuntutan di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada 2024, menolak kembalinya dwifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia, serta mengesahkan UU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dalam hitungan hari. Per tanggal 20 Oktober 2024, Jokowi akan digantikan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk lima tahun ke depan.  Laporan Tempo pekan ini menyebut bahwa ada operasi pemerintah serta para relawan Jokowi untuk mengampanyekan keberhasilan Jokowi dalam 10 tahun kepemimpinannya. Namun tak ada klaim keberhasilan di bidang demokrasi, penegakan hukum, dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, data berbagai indeks demokrasi di level dunia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia justru menunjukkan penurunan. Data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Ketika Jokowi pertama kali menjabat pada 2014, EIU mencatat bahwa skor indeks demokrasi Indonesia saat itu sebesar 6,95. Selain itu, demokrasi Indonesia selama di bawah Jokowi tidak pernah beranjak dari status demokrasi cacat (flawed democracy).

EIU menggunakan lima indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Yakni pluralisme dan proses pemilihan umum, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. 

Hal serupa juga tampak pada Indeks Demokrasi Kepemiluan (Electoral Democracy Index), salah satu indeks yang mengukur demokrasi yang dirilis V-Dem Institute. Lembaga tersebut mencatat bahwa skor indeks demokrasi kepemiluan Indonesia pada 2014 adalah sebesar 0,669. Kemudian nilainya menurun menjadi 0,541 di tahun 2023. 

Indeks demokrasi kepemiluan V-Dem tidak hanya terfokus pada pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas, dan adil, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek ini meliputi kebebasan masyarakat dalam mengutarakan pendapat, ketersediaan beragam sumber informasi yang dapat diakses publik, kebebasan bergabung dalam kelompok atau organisasi pilihan, kesetaraan hak pilih antara laki-laki dan perempuan, serta sejauh mana keputusan penting pemerintah benar-benar diambil oleh pejabat yang dipilih rakyat. 

Pada indeks demokrasi EIU, penurunan kualitas demokrasi tercermin pada penurunan nilai indikator budaya politik dan kebebasan sipil. Pada indikator budaya politik, skor yang diperoleh Indonesia pada 2014 adalah sebesar 5,63, kemudian angkanya menurun ke 4,38 pada 2023. Sedangkan pada indikator kebebasan sipil, nilainya menurun dari 7,06 di 2014 menjadi 5,29 di 2023. Indikator budaya politik menilai sikap dan perilaku masyarakat terhadap demokrasi, termasuk dukungan terhadap nilai-nilai demokratis. Sedangkan indikator kebebasan sipil mengukur perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi dalam suatu negara.

Kemunduran demokrasi selama masa rezim Jokowi tercermin pada Majalah Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi yang bertajuk “Nawadosa Jokowi”. Laporan tersebut menceritakan berbagai kerusakan demokrasi di bawah rezim Jokowi. Mulai dari upaya Jokowi memperpanjang jabatan menjadi tiga periode, melemahkan lembaga-lembaga pengontrol eksekutif, hingga menyalahgunakan instrumen negara untuk memenangkan dinasti politik maupun orang-orang yang dekat dengannya.