Sejarah dan Pengadaan Pesawat Kepresidenan Indonesia

Pemerintah sejak 2010 mewacanakan pembelian pesawat kepresidenan dengan alasan efisiensi anggaran. Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, menyebut pembelian pesawat akan lebih hemat dibanding menyewa. “Selisihnya Rp 100 miliar. Kalau kita sewa, rugi Rp 900 miliar. Pesawat juga tidak kita miliki,” kata Sudi di Kantor Presiden, Februari 2010. Menurut dia, biaya sewa pesawat presiden dan wakil presiden mencapai Rp 180 miliar per tahun, sementara pembelian pesawat Boeing 737-800 menelan dana sekitar US$ 85,4 juta atau Rp 800 miliar.

Sebelum memiliki pesawat khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan sejumlah pesawat warisan pemerintahan sebelumnya. Untuk kunjungan luar negeri, SBY kerap memakai Airbus A330-300 dan A330-341 milik Garuda Indonesia yang telah dimodifikasi. Sementara untuk penerbangan domestik, ia menggunakan Avro RJ-85 milik Pelita Air Service, pesawat buatan 1992 yang dibeli Pertamina pada era Presiden Soeharto dan dipakai presiden-presiden sebelumnya, dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, SBY juga menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, antara lain Fokker 28 buatan 1975 dan Boeing 737-200 produksi 1981. Untuk perjalanan jarak pendek dan kondisi tertentu, Presiden menggunakan helikopter Super Puma SA-330 dan SA-332. Armada campuran ini kerap menuntut penyesuaian jadwal penerbangan maskapai komersial setiap kali ada kegiatan presiden.

Menjelang Pemilu 2014, pemerintah akhirnya membeli pesawat kepresidenan Boeing 737-800 Business Jet 2 Green yang dikenal sebagai Indonesia One. Pesawat seharga Rp 820 miliar itu mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma pada April 2014. Sudi Silalahi kembali menegaskan manfaat efisiensi pembelian pesawat tersebut. “Kegiatan presiden juga tak akan mengganggu penerbangan maskapai,” ujarnya. Berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan, usia operasional pesawat di Indonesia mencapai 35 tahun, sehingga pesawat kepresidenan ini dapat digunakan dalam jangka panjang.