Jejak Pelemahan Mahkamah Konstitusi

Editorial Majalah Tempo edisi Februari 2026 mengkritisi pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan, politikus tak pernah membiarkan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang benar-benar independen. Bagi mereka, lembaga yang lahir setelah Reformasi 1998 itu akan menjadi batu sandungan jika dibiarkan bekerja sesuai dengan khitah pendiriannya. Kini operasi pelemahan itu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Operasi itu berbentuk pengajuan Adies Kadir, politikus Partai Golkar, menjadi hakim konstitusi. Sesuai dengan aturan, pengajuan sembilan hakim konstitusi dilakukan oleh DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung masing-masing tiga hakim. Sejak 2025, DPR memperkuat diri dengan menambahkan klausul bisa mencopot hakim konstitusi di tengah periode jabatan melalui mekanisme “evaluasi berkala terhadap pejabat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan

Upaya menguasai Mahkamah Konstitusi telah bergulir sebelumnya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah tiga kali direvisi DPR. Mereka telah mengubah pasal mengenai batas usia hakim saat pengangkatan dan pembatasan masa jabatan hakim. Usaha mencegah Mahkamah Konstitusi independen berlangsung secara “sistematis, masif, dan terstruktur”.

Kompilasi Data kali ini kami berikan sejumlah liputan Majalah Tempo yang menuliskanlaporan pelemahan lembaha Mahkamah Konstitusi.