Sengketa Hotel Sultan (Dulu Hilton): Sejarah Konflik Lahan dengan Pemerintah

Sengketa lahan Hotel Sultan dahulu Hotel Hilton memasuki babak baru setelah Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghukum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo untuk segera mengosongkan lahan dan bangunan Hotel Sultan. Pengadilan menyatakan negara adalah pemilik sah atas tanah sengketa di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Gelora.

Putusan yang dibacakan pada Jumat, 28 November 2025, ini langsung bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau serta-merta. “Artinya, putusan bisa langsung dieksekusi meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding,” kata juru bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, pada Senin, 1 Desember 2025.

Majalah Tempo pernah mewawancarai Pontjo Sutowo pada 2006. Hidup memang penuh kejutan dan sering tak bisa diduga. Demikianlah yang agaknya tengah dialami Pontjo Sutowo. Pengusaha perhotelan ini tak menyangka kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk pertama kalinya, pada 29 Desember 2005, berakhir dengan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi. Ia dituding menilep aset Sekretariat Negara senilai Rp 1,9 triliun. Pontjo menolak tuduhan itu. "Ada semacam character assassination terhadap keluarga saya," katanya kepada Majalah Tempo Februari 2006 lalu.

Bagaimana cerita asal muasal keluarnya hak guna bangunan (HGB) Hilton yang Anda miliki itu?

Kami beroperasi di sini sejak 1971 atas permintaan negara. Gubernur DKI waktu itu. Tempat ini, dulu, proyek terbengkalai, lokasinya bernama Lembah Ciragil. Berdasarkan SK gubernur, semua permohonan sejak awal atas nama PT Indobuildco.

Setelah berkembang, saya tahu kemudian dari temanteman di Sekretariat Negara, untuk bisa memulai mentrigger pekerjaan, mereka minta payung hukum. Dipilihlah hak pengelolaan lahan pada 1989.

Kompilasi Data ini kami pilihkan edisi Sejarah Konflik Hotel Sultan atau Hotel Hilton dengan pemerintah. Ada banyak aspek konflik hukum yang layak diikuti sejak awal terjadinya konflik.