Kehidupan Tapol di Pulau Buru

Tahanan Politik atau Tapol terkait G30SPKI mulai dibebaskan sejak tahun 1977. Tetapi proses menjadi Tapol tidak berhenti setelah pembebaan. Pemerintah waktu itu masih menerapkan sejumlah kebijakan yang harus diterima oleh para Tapol.

Kartu KTP yang diterima Tapol diembel-embeli kode ET (Eks Tapol). "Sekalipun kode ini hanya dimengerti instansi tertentu, toh nantinya orang akan mendengar. Psikologis saya merasa terkucil," kata seorang Tapol kepada Majalah Tempo.

Secara periodik pemerintah mendata ulang para Tapol agar tidak menyusupi departemen pemerintahan. Mereka itu memang boleh bekerja terus sampai pensiun, tapi tidak dalam posisi strategis, begitu target pemerintah waktu itu.

Para eks tapol itu harus mengisi formulir modal A yang berisi 16 item soal biodata. Biodata ini menyangkut nama lengkap, foto 4 X 6 terbaru, tempat dan tanggal lahir, agama, kebangsaan, alamat kini dan dulu serta pekerjaan kini dan dulu. Lalu tercatat pula kapan kawin, di mana, nama bapak, ibu, orgamsasi, nama mertua, nama anak-anak. Kemudian juga tanda-tanda diri (tinggi, berat, raut muka, warna kulit, rambut, mata, bentuk hidung).

Tetapi tidak semua hak Tapol dipulihkan Hak pilih dalam Pemilu mereka punyai, tapi tidak hak untuk dipilih. Beberapa pintu juga tertutup untuk mereka: menjadi anggota ABRI, pegawai pemerintah atau bekerja pada perusahaan yang vital.