Sejarah Modifikasi Cuaca di Indonesia dan Teknologi Hujan Buatan

Upaya modifikasi cuaca di Indonesia mulai dikembangkan secara serius oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak akhir abad ke-20, terutama untuk mengendalikan hujan ekstrem dan bencana lingkungan. Teknik ini dikenal luas sebagai hujan buatan, dengan sasaran utama awan cumulus yang berpotensi berkembang menjadi awan cumulus nimbus—awan hujan besar yang kaya uap air, bermuatan listrik, dan kerap memicu hujan lebat serta badai.

Perhatian publik terhadap modifikasi cuaca meningkat tajam setelah banjir besar Jakarta dan sekitarnya pada Februari 2002 yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Saat itu, Kepala BPPT sekaligus Menteri Negara Riset dan Teknologi, Hatta Radjasa, menyatakan bahwa hujan buatan dapat menjadi alternatif selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang memerlukan waktu dan biaya besar. Menurut Hatta, teknik ini pernah diterapkan di Semarang dan berhasil mengurangi hujan hingga 30 persen. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Baginda Patar Sitorus, Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT. “Cara ini lebih murah dan efektif,” kata Baginda, seraya menambahkan bahwa metode serupa juga pernah digunakan untuk meredam kebakaran hutan di Kalimantan.

Secara teknis, BPPT mengembangkan dua pendekatan utama dalam memodifikasi cuaca. Pertama, mempercepat turunnya hujan sebelum awan cumulus berkembang menjadi cumulus nimbus, dengan menebarkan sekitar satu ton garam NaCl berukuran mikro (sekitar 30 mikron) yang berfungsi sebagai inti pengembunan. Kedua, membuyarkan awan agar hujan tidak terbentuk, dengan menerbangkan pesawat menembus gumpalan awan dan menebarkan kapur tohor (CaO) yang bereaksi dengan uap air. Kombinasi kedua metode ini pernah diterapkan BPPT di Soroako dan mendapat pengakuan internasional, antara lain dari Roland List, Sekretaris Jenderal asosiasi meteorologi dan ilmu atmosfer tingkat dunia.