JAKARTA - Peluang calon presiden alternatif dalam Pemilu 2019 tertutup setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK berpendapat ambang batas 20 persen dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen dari suara sah pemilu nasional itu memungkinkan partai yang memiliki kesamaan ideologi berkoalisi mengajukan calon presiden. "Sehingga diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai," kata hakim MK, Manahan Sitompul, ketika membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, kemarin.

Keywords :
Pilpres 2019 , ,