Pada awal November 2019, masyarakat dikejutkan dengan adanya rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk 2020. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, yang mengkritik serta membeberkan rencana anggaran DKI melalui akun twitter pribadinya.
Selain pengadaan anggaran untuk membeli lem Aica-Aibon sebesar 82 miliar rupiah, ada beberapa pengadaan anggaran yang tidak masuk akal lainnya seperti, pengadaan stabilo, pengadaan kertas, jasa konsultasi resitalisasi margasatwa Ragunan, dan beberapa anggaran yang sangat besar anggarannya.
Pengadaan 2.015 pulpen menjadi anggaran belanja barang tertinggi yaitu sebesar 678,8 miliar rupiah. Selain pengadaan pulpen, pengadaan tinta printer juga menjadi rencana anggaran belanja barang tertinggi kedua dengan 407,1 miliar rupiah. Serta pengadaan laptop untuk seluruh pekerja di Pemprov DKI Jakarta yaitu sebesar 238 miliar rupiah.
Anggaran belanja Pemprov DKI tiap tahun kian tinggi. Pada tahun 2016 mencapai 67,1 triliun rupiah dan tertinggi mencapai 89,4 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun tingginya anggaran, pemasukan daerah tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan untuk Pemprov DKI.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang semestinya di-input secara manual ke dalam sistem e-budgeting. Meskipun ada banyak tangan yang terlibat, kata dia, selalu ada potensi lolosnya item-item yang janggal.
