Belum sampai rancangan undang-undang pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak zaman Belanda masuk ke DPR, perdebatan sudah berlangsung gaduh di media massa. Sebagian pihak berpendapat bahwa sejumlah aturan baru di dalamnya tidak demokratis dan mengekang hak-hak individu. Selain itu, ada pasal-pasal yang dinilai merupakan penjelmaan dari penerapan syariat Islam, antara lain yang menyangkut perzinaan. Bagaimana sebenarnya proses di balik pembuatan rancangan undang-undang itu? Siapa yang paling berperan?

Keywords :
KUHP ,