Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nilai Rendah pada Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua

Sabtu, 23 Juli 2022 09:01 WIB

Menurut data dari Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Papua berada di urutan terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan angka 60,62. Papua Barat menyusul dengan angka 65,26. Perlu diketahui, Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga aspek, yakni umur dan kesehatan, pengetahuan dan kelayakan hidup.

Pendidikan yang menjadi salah satu aspek indeks pembangunan manusia ternyata memerlukan pemerataan dan perhatian khusus di Indonesia, khususnya Papua. Ini karena masih ada ketimpangan kompetensi pedagogik dan profesional guru di kawasan Papua dengan provinsi lainnya. 

 

Untuk diketahui, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mendidik, mengajar hingga mengembangkan peserta didik dengan baik. Sementara, kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk menguasai dan mengembangkan bahan ajarnya.

 

Tak hanya persoalan kompetensi guru, jumlah pelajar putus sekolah di Papua yang tergolong tinggi juga jadi alasan mengapa indeks pembangunan manusia di Papua rendah. Menurut data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, total pelajar putus sekolah di Provinsi Papua menjadi yang paling tinggi serta menjadi provinsi dengan total pelajar putus sekolah tertinggi pada jenjang SD dan SMP. 

Dengan demikian, total pelajar putus sekolah di Papua hampir setara dengan dua kali lipat total pelajar putus sekolah di seluruh Pulau Kalimantan.

 

Selain pendidikan, aspek kesehatan turut menjadi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) di Papua Barat tergolong minim dengan total 19 faskes. Sementara Provinsi Papua dengan luas wilayah 319.036,05 kilometer persegi hanya memiliki 45 faskes. Dengan luas wilayah sebesar itu, berarti cakupan satu faskes di Papua memiliki radius hingga 7.090 kilometer persegi. Radius cakupan ini melebihi dua kali wilayah DI Yogyakarta.

 

Aspek berikutnya adalah kelayakan hidup, yang bisa diukur melalui persentase penduduk miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing ada di angka 26,86 persen dan 21,84 persen.

PUJA PRATAMA RIDWAN