Bagaimana Rasio Anggaran Pertahanan terhadap PDB Indonesia?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan KASAD Jenderal Dudung Abdurachman mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Rapat tersebut membahas penyesuain rencana kerja dan anggaran Kementerian atau Lembaga tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengutarakan kritik terhadap rasio anggaran pertahanan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang dinilainya kecil. Menurut Ganjar, belanja fungsi pertahanan harus ditambah 1 sampai 2 persen dari PDB.

Berdasarkan data yang disarikan dari angka realisasi belanja fungsi pertahanan pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan data angka produk domestik bruto (PDB), tampak bahwa rasio anggaran pertahanan terhadap PDB Indonesia sepanjang lima tahun, yakni 2018-2022, masih belum menyentuh 1 persen. Rasio tertinggi terjadi pada 2020, tepat pada tahun pertama Prabowo Subianto—capres nomor urut dua—menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni sebesar 0,89 persen. Kemudian angka itu menurun pada tahun 2021 ke 0,74 persen, sebelum kemudian naik 0,03 persen di tahun berikutnya.

Di kawasan Asia Tenggara, rasio belanja pertahanan terhadap PDB Indonesia menjadi yang terkecil dibanding negara-negara lainnya. Data Bank Dunia yang diambil dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara dengan belanja pertahanan kurang dari 1 persen dibandingkan PDB.