Konflik agraria di Kinipan, Kalimantan terjadi ketika PT Sawit Mandiri Lestari hendak melakukan membuka hutan (land clearing) dengan menebang banyak pohon ulin di awal 2018. Dari situ, terjadi konflik antara Sawit Mandiri Lestari dengan warga Kinipan. Foto: Istimewa
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023. Konflik ini berdampak pada 638 ribu hektare lahan dan 135 ribu kepala keluarga (KK). Sektor perkebunan dan agribisnis menjadi penyumbang terbanyak jumlah konflik agraria tahun lalu, yakni sebanyak 108 konflik dengan luas lahan terdampak 124.545 hektare dan jumlah korban 37.553.
Tempo mengumpulkan data jumlah konflik agraria yang dicatat oleh KPA dalam catatan akhir tahun yang dipublikasikan di situs mereka sejak 2009. Visualisasi di bawah menunjukkan bahwa rekor jumlah konflik agraria dalam setahun masih dicatatkan pada tahun 2017, yakni sebanyak 659 kasus. Namun, rekor luas lahan yang menjadi area konflik dalam setahun tercatat di tahun 2014 atau tahun terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mengutip Catatan Akhir Tahun 2022 oleh KPA, lembaga ini membagi jenis konflik agraria yang mereka pantau ke berbagai sektor. Yakni perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan infrastruktur, properti dan real estate, agribisnis berbasis korporasi, dan fasilitas militer.
KPA juga mencatat bahwa sektor Proyek Strategis Nasional (PSN) selama era pemerintahan Joko Widodo menjadi salah satu sektor yang mendorong laju pertumbuhan konflik agraria. Setidaknya selama tiga tahun terakhir atau 2020-2023, ada 115 konflik agraria yang terjadi di sektor PSN. Konflik ini berdampak pada 516 ribu hektare lahan.
