Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan, Namun Peringkatnya Menurun

Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan kata sambutan dalam pembukaan diskusi bertema Korupsi dan Krisis Demokrasi di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Diskusi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) tersebut bersamaan dengan peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

Riset Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dilakukan Transparency International mencatat bahwa Indonesia kembali meraih skor 34, sama dengan perolehan Indonesia di tahun 2022. Namun peringkat Indonesia menurun ke peringkat 115 dari 180 negara, sedangkan di tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara.

Di periode kedua era Presiden Joko Widodo, indeks persepsi korupsi hanya mengalami kenaikan satu kali, yakni sebanyak satu poin pada 2021. Sejak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan di tahun 2019, penanganan korupsi di Indonesia menunjukkan penurunan seperti tampak pada visualisasi di atas. 

Perlu diketahui bahwa skor indeks persepsi korupsi 34 merupakan skor yang diraih di tahun 2014, tepat saat Jokowi pertama kali menjabat presiden. Padahal, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, skor Indonesia menunjukkan tren peningkatan sebelum anjlok setelah revisi UU KPK.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan gambaran kondisi korupsi di suatu negara. Semakin rendah skor yang didapat suatu negara, maka semakin parah pula korupsi di negara tersebut. Untuk menentukan perolehan skor pada Indeks Persepsi Korupsi, Transparency International mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang menyediakan penilaian dari kalangan bisnis dan peneliti korupsi sektor publik di suatu negara.