Berapa Anggaran Subsidi untuk Pengelola KRL PT Kereta Commuter Indonesia?

KRL tujuan Bogor – Jakarta melintas di Stasiun Kalibata, Jakarta, Kamis 2 November 2023. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter meningkatkan perubahan maksimal kecepatan perjalanan pada lintas tersebut meningkat dari sebelumnya 70 km/jam menjadi 80 km/jam. TEMPO/Subekti.

Pemerintah berencana menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Rencana tersebut muncul dari data di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR. Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bersifat wacana. 

Setiap tahunnya, PT Kereta Commuter Indonesia selaku pengelola KRL mendapatkan subsidi berupa anggaran public service obligation (PSO) dari Kementerian Perhubungan. Dana PSO ini bertujuan untuk menjaga tarif kereta tetap terjangkau bagi masyarakat, sambil memastikan pelayanan yang optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun Tempo dari laporan tahunan PT Kereta Commuter Indonesia, besaran dana PSO yang diterima perusahaan tersebut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, perusahaan tersebut rutin menerima subsidi PSO dari pemerintah sebesar Rp 1 triliun lebih setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2022, anggaran PSO terbesar yang pernah diterima PT Kereta Commuter Indonesia selaku pengelola KRL adalah pada 2021, yakni sebesar Rp 1,63 triliun. Namun, angka tersebut kemudian menurun pada 2022 menjadi Rp 1,41 triliun.